🦬 Landasan Konseptual Politik Luar Negeri

Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free DINAMIKA POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO Disusun Oleh Ratu Bernessa Effendi 20200510224 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Sesuai dengan Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia 1948-1988, tertulis definisi bahwasanya politik luar negeri secara spesifik dan khusus merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan nasional dalam dunia internasional. Dalam prakteknya, politik luar negeri adalah ketika Negara melakukan kerja sama dengan berbagai Negara lainnya. Perkembangannya ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karenanya setiap era memiliki kualitas politik luar negeri yang berbeda. Tak hanya itu, politik luar negeri juga dipengaruhi oleh pertimbangan domestik dan juga yang perlu digarisbawahi adalah perilaku Negara lain. Oleh karenanya, untuk mendapatkan feedback yang baik, Indonesia harus menciptakan citra baik di mata dunia. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, tentu banyak peningkatan baik dalam negeri maupun berbagai kebijakan politik luar negerinya. Terlepas dari hal-hal tersebut tentu banyak terjadi kendala dan permasalahan. Untuk itu nantinya akan dibahas secara merinci segala peningkatan dan pencapaian beserta penurunan kualotas lengkap dengan faktor-faktornya. Melihat Indonesia saat ini sedang dalam masa yang cukup berjaya walaupun Indonesia sedang berada di tengah jalan perjuangan bangkit dari keterpurukan akibat pandemic global Covid-19. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut 1. Apa landasan politik luar negeri Presiden Jokowi? 2. Apa strategi Presiden Jokowi dalam menjalankan politik luar negeri? Tujuan Makalah ini ditulis untuk menganalisis bagaimana dinamika politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. BAB II PEMBAHASAN Landasan & Karakter Politik Luar Negeri Indonesia di Era Presiden Joko Widodo Dalam melaksanakan politik luar negeri, tentunya Negara memiliki suatu landasan dalam prakteknya. Landasan ini diperlukan agar tau arah gerak yang dibutuhkan dalam proses pencapaian dan pelaksanaannya. Terdapat tiga landasan politik luar negeri Indonesia, sebagai berikut 1. Landasan Ideal Yang dimaksud dengan landasan ideal adalah Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. 2. Landasan Konstitusional Yang dimaksud secara konstitusional adalah Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-1 dan 4. 3. Landasan Operasional Dalam landasan operasional adalah Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Setelah memahami berbagai landasan tersebut, perlu diketahui bahwa di balik landasan operasionalnya, Indonesia memiliki karakter politik luar negeri yang berbasis bebas aktif yang pada eranya diperkenalkan oleh bapak Moh. Hatta. Karakter bebas aktif cenderung menjadikan Indonesia lebih berani dalam memutuskan berbagai kebijakan mandiri dan dapat berperan aktif di kancah internasional dalam bermitra dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Wargi, 2021 Tahun ke tahun, era ke era, silih berganti pemerintahan Indonesia, politik luar negeri Indonesia selalu dibayangi oleh landasan politik bebas-aktif. Begitupun dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih berbasis bebas-aktif dalam kebijakan politik luar negerinya. Secara tegas Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pidato perdana pasca pelantikan lalu bahwa dalam pemerintahannya ke depan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang berdasarkan pada kepentingan nasional dan ketertiban dunia. Fondasi bebas aktif ini tentu akan adaptif menyesuaikan pada era kontemporer saat ini. Maksum, 2015 Strategi Presiden Joko Widodo Dalam Menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia Untuk mencapai kepentingan nasional tentu diperlukan berbagai strategi dalam mengatur kebijakan politik luar negeri. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat beberapa rumusan strategi politik luar negeri yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, hal ini disebut dengan prioritas politik luar negeri 4+1. Empat poin tersebut di antaranya adalah 1. Penguatan Diplomasi Ekonomi Faktor ekonomi memang salah satu faktor yang sangat kuat saat ini. Oleh karenanya diplomasi ekonomi harus dilakukan agar tercapai kepentingan nasional melalui berbagai kerjasama bilateral dan multilateral. 2. Diplomasi Perlindungan Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. 3. Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan Untuk mencapai kepentingan nasional melalui politik luar negeri, maka bangsa Indonesia harus berdaulat untuk menunjukkan citra baik di mata dunia. 4. Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Mata Dunia Indonesia harus mampu berkontribusi secara maksimal dalam berbagai agenda internasional untuk menunjukkan citra positif di mata kancah internasional. Kemudian pada poin +1 adalah sebagai berikut 5. Penguatan Infrastruktur Diplomasi Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Indonesia berwenang untuk melaksanakan penguatan infrastruktur diplomasi. Wargi, 2021 Dengan berbagai strategi tersebut tentu dapat meningkatkan politik luar negeri Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berbagai pencapaian Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini Indonesia mampu menjalin kerja sama dengan berbagai Negara, tak hanya itu, salah satu pencapaian terbesar lainnya adalah untuk pertama kalinya Indonesia berkesempatan menjabat sebagai presidensi G-20 selama satu tahun. Yang artinya Indonesia telah mampu mengimplementasikan strategi yang telah dirancang dengan sebaik mungkin sehingga mewujudkan kepercayaan kancah Internasional terhadap Indonesia. Dari kesempatan ini, Indonesia harus memanfaatkan peluang secara maksimal dan juga harus tetap berhati-hati dalam mengambil langkah dan keputusan sehingga tidak menjadi boomerang bagi Indonesia. BAB III KESIMPULAN Dinamika politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo terlaksana dengan baik serta mengalami berbagai peningkatan dan pencapaian luar biasa. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai presidensi G20. Hal tersebut tidak terlepas dari rumusan strategi yang terlaksana dengan baik. Poin-poin rumusan strategi yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dan harus terlaksana secara seirama. Dalam pelaksanaan poin rumusan strategi tersebut, tentunya perlu disesuaikan dengan landasan-landasan yang ada, yaitu landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Landasan tersebut menjadi penting agar apa yang diusahakan dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Landasan tersebut memiliki basis karakter yang tak pernah luput dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era demi era, yaitu bersifat bebas aktif. DAFTAR PUSTAKA Maksum, A. 2015. Poros Maritim dan Politik Luar Negeri Jokowi. Andalas Journal of International Studies, 1-26. Wargi, S. 2021. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA JOKOWI. Indonesian Journal of International Relations, 321-339. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication. Ali MaksumThis article discusses the President Joko Widodo‟s poros maritim dunia or global maritime axis and the Indonesian foreign policy. This policy optimistically to strengthen Indonesia‟s maritime capability and also to reviving the country as maritime super power as in the early history. Once Joko Widodo seizes the mandate after his dramatic victory in the last presidential election 2014, political polarization becomes a serious challenge to his administration. Yet, at the same time he obtained a huge international attention. Thus, this article attempt to understand Joko Widodo‟s maritime policy from foreign policy perspective. Basically, foreign policy is determined by two factors namely international and domestic. To be more systematic, this article divided into five sections introduction, maritime axis and Jokowi‟s foreign policy, maritime axis and domestic politics, maritime axis and neighboring countries, and conclusion

Konsepakbar Indonesia tentang Poros Maritim Dunia yang menjadi andalan kecerdasan politik luar negeri Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi di Naypyidaw, Myanmar pada akhir 2014 sebagai mandala geostrategi tunggal ( single geostrategic theatre ), tidak mampu dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia.

- Peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Indonesia menerapkan politik luar negeri yang dimaksud dengan bebas aktif bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam menentukan sikap terhadap permasalahan internasional. Dalam menjalankan politik luar negeri yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berasaskan pada tiga landasan. Tiga landasan politik luar negeri Indonesia adalah landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Baca juga Politik Luar Negeri Indonesa, Politik Bebas Aktif Landasan Idiil Landasan idiil politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Pancasila telah menjadi ideologi negara yang merupakan pedoman hidup bangsa. Maka, dalam membentuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan kelima prinsip Pancasila. Penerapan kelima prinsip tersebut adalah Prinsip Ketuhanan Negara Indonesia menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menjalin hubungan dengan luar negeri berdasarkan prinsip ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Prinsip Kemanusiaan Prinsip kemanusiaan menunjukkan persamaan derajat seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, jabatan dan unsur lainnya. Sehingga, segala bentuk penindasan yang ada harus ditolak. Prinsip Persatuan Segala bentuk upaya untuk mempertahankan persatuan, perdamaian, dan keselarasan masyarakat, serta membangun pertahanan dan kesatuan. Prinsip Demokrasi Bentuk kebijakan yang mampu memecahkan masalah dan mampu menghadapi masa depan bersama-sama dengan bekerjasama, saling membantu, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip Keadilan Upaya mengedepankan prinsip keadilan untuk kesejahteraan dan perdamaian seluruh rakyat Indonesia. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerjasama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD yang tercantum dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945. Alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan. Alinea keempat menyatakan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 11 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Baca juga Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan Operasional Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mencakup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional. Basis operasional atau komponen landasan operasional meliputi Undang-undang atau UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. UU Nomor 24 Tahun 2000 yang mengatur tentang segala bentuk perjanjian internasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai sistem di dalam perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya langkah-langkah untuk mencapai kemajuan. Kebijakan Menteri Luar Negeri Kebijakan Presiden berkaitan dengan hubungan luar negeri. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sifatnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Referensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Setiawan, Asep. 2012. Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta Leutikaprio Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Thispreview shows page 16 - 19 out of 23 pages. Ketahanan pada aspek politik luar negeri yaitu meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan politik. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji 14.

Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah Jawaban Mapel PKN Kelas 10 SMA Kategori politik luar negeri Indonesia Kata kunci Landasan Konseptual, bebas aktif Pembahasan Landasan Konseptual yang mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional”. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional.

Politikluar negeri Indonesia memiliki landasan. Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah? Pancasila UUD 1945 Deklarasi Bangkok Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: A. Pancasila. Dilansir dari Ensiklopedia, politik luar negeri indonesia memiliki landasan. Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah? Pancasila UU tahun 1999 UUD 1945 UU tahun 2009 Konstitusi RIS 1949 Jawaban yang benar adalah B. UU tahun 1999. Dilansir dari Ensiklopedia, landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah UU tahun 1999. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Pancasila adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. UU tahun 1999 adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. [irp] Menurut saya jawaban C. UUD 1945 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. UU tahun 2009 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. [irp] Menurut saya jawaban E. Konstitusi RIS 1949 adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. UU tahun 1999. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

TUGASCONTOH INSTRUMEN PENILAIAN NON TES DAN TES Untuk memenuhi tugas mata kuliah : konsep dan pembelajaran PKN SD kelas tinggi DI SUSUN OLEH: Neli anggraini (031901115) Kelas I PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Landasankonseptual politik luar negeri indonesia adalah? 1. Bebas aktif 2. Anti colonialism 3. Melayani kepentingan nasional 4. Demokratis Landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah? Kali ini kita akan membahas masalah kebijakan luar negeri secara konseptual politik Indonesia. . 466 292 2 211 315 331 0 314